Facebookers vs DPR

Suasana panas yang terus mewarnai perseteruan KPK vs POLRI terus
meluas, kali ini melibatkan facebookers yang mendukung Bibit dan
Chandra vs DPR khususnya komisi III.

Berawal dari pernyataan anggota komisi III kepada kepolisian untuk
tidak memperdulikan sikap para facebookers yang mendukung
Bibit-Chandra. Hal itu tentu saja membuat berang para facebookers,
cacian dan kritik terhadap DPR pun berhamburan di forum situs jejaring
sosial tersebut.

Sikap para facebookers itu bisa dimaklumi, karena mereka juga bagian
dari suara rakyat yang perlu ditampung oleh DPR sebagai wakil rakyat.
Semestinya para anggota komisi III DPR lebih sabar dalam membuat
pernyataan yang seakan-akan mendukung POLRI, karena proses hukum masih
berlangsung, belum tau siapa yang benar atau pun salah, apalagi
sebagian besar masyarakat sementara ini lebih banyak mendukung KPK.
Ingat! DPR adalah wakil rakyat bukan wakil pemerintah apalagi wakil
partai..Tugas DPR adalah pengawasan dan legislasi, jadi jangan membuat
pernyataan sebelum permasalahan itu clear, tunggu saja polisi
membuktikan tuduhanya.

Komisi III DPR vs TPF

Buntut perseteruan KPK vs POLRI terus meluas pasca diputarnya rekaman KPK. Tim Pencari Fakta (TPF) yang dikomandani oleh Adnan Buyung Nasution pun sempat perang komentar dengan komisi IIi DPR.
Hal itu bermula dari komentar Adnan Buyung tentang lebih pekanya kalangan masyarakat dan LSM dibanding orang-orang Partai tentang kasus hukum yang menimpa Bibit-Chandra pasca diputarnya rekaman KPK.

Pernyataan Adnan Buyung pun membuat orang-orang partai di komisi III menjadi gerah lantas membalas dengan mengatakan TPF telah menjadi superbody dan dianggap berlebihan dengan menekan Kapolri untuk menonaktifkan Susno.
Wah! Makin runyam aja suasana.., dan sekaligus menggambarkan begitu carut marutnya sistem hukum di Indonesia.

Megawati vs Taufik Kiemas

Perbedaan pendapat di tubuh PDIP untuk menentukan sikap partai terhadap pemerintahan yang kembali dipimpin oleh SBY sempat mencuat dikalangan petinggi PDIP terutama antara Ketua umumnya Megawati dengan suaminya Taufik Kiemas.
Megawati sepertinya cenderung memilih menjadi oposisi sedangkan Taufik Kiemas sepertinya menginginkan bergabung dengan pemerintah setelah ia resmi menjadi ketua MPR.
Teka teki kemana sikap PDIP akhirnya terjawab menjelang SBY mengumumkan kabinetnya. PDIP akhirnya memilih sikap menjadi mitra strategis pemerintah yang bersifat kritis..Mmm...Beda sih dengan dulu yang secara gamblang menyatakan oposisi, kayaknya hasil kompromi ibu Mega ma Taufik Kiemas nih..Hehe...Ambil jalan tengah, biar adil..

Aburizal Bakrie vs Surya Paloh

Menarik juga mengamati persaingan sengit antara Aburizal Bakrie dan
Surya Paloh dalam memperebutkan kursi ketua umum Partai Golkar.
Iklan-iklan politik keduanya pun sudah mulai berhamburan diberbagai
media, pertarungan politik keduanya pun melibatkan dua stasiun tv yang
notabene adalah milik mereka yakni Metro tv kepunyaan Surya Paloh dan
TV ONE yang berada dibawah bendera Bakrie. Perang propaganda jelas
terlihat dalam acara dan iklan yang ditayangkan kedua stasiun tv itu,
dan kasus lumpur lapindo menjadi produk dagangan politik keduanya, tv
one menayangkan keberhasilan petinggi lapindo dalam menyelesaikan
ganti rugi korban Lapindo baik berupa iklan maupun dalam tayangan
acara apa kabar Indonesia malam dan Republik BBM, sedangkan Metro tv
menayangkan korban lumpur lapindo yang belum terperhatikan dalam acara
kick Andy. Hmm..Media pun jadi tidak obyektif manakala para pemiliknya
terlibat dalam perebutan jabatan, karena cenderung menjadi mesin
propaganda para pemiliknya.

KPK vs POLRI

Akhir-akhir ini pemberitaan di TV diwarnai oleh pertarungan dua lembaga negara yakni antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) vs Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dua lembaga yang semestinya sinergi dalam memerangi korupsi malah adu prestise dengan saling comot para petinggi kedua institusi. Setelah sebelumnya KPK memeriksa beberapa petinggi POLRI yang dianggap terlibat dalam skandal korupsi, kini giliran POLRI yang memeriksa para petinggi KPK yang berawal dari Testimoni ketua KPK Antasari Azhar.

Sebenarnya tindakan pemeriksaan para petinggi kedua institusi itu tidak ada masalah jika memang orang yang bersangkutan terindikasi terlibat dalam skandal korupsi tanpa ada maksud untuk menggembosi salah satu institusi seperti yang hangat terdengar tentang kriminalisasi KPK, yaitu adanya kabar tentang usaha penggembosan KPK.

Melihat hal ini semestinya Presiden selaku kepala negara segera mengambil insiatif untuk mendamaikan kedua institusi ini agar perseteruan itu tidak berkelanjutan. Tentu saja ini bukan suatu bentuk intervensi tetapi sebuah upaya agar kinerja kedua institusi itu dapat berjalan lancar.

Perseteruan antar lembaga negara di Indonesia bukan cuma antara KPK vs POLRI saja, tapi sebelumnya juga pernah terjadi perseteruan sengit antara Komisi Yudisial vs Mahkamah Agung.

Contreng vs Golput

Pemilihan presiden tahun 2009 tinggal menunggu hitungan hari, para capres dan cawapres sibuk mengeluarkan segenap energi untuk berkampanye agar dapat menarik hati rakyat.

Namun yang perlu disorot adalah pertempuran para penyontreng vs para golput. Kekuatan golput pada pileg bulan april lalu cukup signifikan di kisaran 40%, memang angka itu tidak murni golput secara ideologis atau orang yang sengaja golput, tapi sebagian dari masalah teknis, di antaranya carut marutnya DPT dan banyaknya partai dan caleg, serta kertas suara yang sebesar surat kabar, yang tentu saja menjadi salah satu faktor membengkaknya angka golput, selain menurunnya kepercayaan terhadap para elit dan sistem pemilu sekarang ini.

Pada pilpres nanti mungkin saja angka contreng bisa menekan angka golput, jika KPU bisa memperbaiki kinerjanya, selain itu pilpres biasanya lebih menarik dan simple, karena hanya diikuti 3 pasangan capres dan cawapres. Namun semua itu hanya perhitungan di atas kertas, jadi liat saja, siapa yang dapat memperbesar persentasinya! Contreng atau golput??

SBY VS JK

Kebersamaan SBY-JK akhirnya terpecah, setelah dalam rapimnas khusus, partai Golkar menetapkan JK sebagai Capres. Walau di istana mereka masih bisa bersama, tapi hati mereka telah retak..
Maka pertarungan Panas SBY VS Mega, diramaikan pula adu prestise antara SBY VS JK, setelah Partai Golkar menolak tawaran SBY untuk memberikan beberapa nama sebagai Cawapres, sedangkan Partai Golkar tetap menyodorkan nama JK, itulah awal pecahnya koalisi mereka.!

Kekuasaan VS Hukum

Hukum adalah panglima, sebuah ungkapan manis yang sering kita dengar. Pada kenyataanya Hukum seringkali tertekan oleh intervensi penguasa.
Banyak kebijakan hukum yang justru memihak para penguasa. Indikasinya diskriminasi dalam penegakan hukum terutama dalam soal korupsi.
Dilihat dari hal itu maka jelaslah bahwa kekuasaan masih mengungguli hukum, padahal mestinya terjadi check and balance di antara keduanya, karena keduanya tak bisa terpisahkan.