Ahok Vs DPRD, Opini Media Vs Konstitusi

Akhir- akhir ini masyarakat Indonesia kembali disuguhi pemberitaan yang memuakkan, yaitu perseteruan antara Ahok Vs DPRD Jakarta, ahok menuding adanya dana siluman pada APBD DKI Jakarta, sementara DPRD menuduh ahok melakukan pemalsuan APBD karena melaporkan APBD versi dirinya kepada Kemendagri bukannya APBD yang sudah disepakati bersama DPRD. Secara konstitusi jelas ahok telah melanggar aturan karena menurut undang-undang APBD yang dilaporkan pada kemendagri harus disetujui oleh DPRD.
Namun ahok tetap ngotot, bahkan melaporkan DPRD ke KPK, tidak lupa berkoar di depan media yang mendukungnya.
Yah pertarungan antara ahok dan DPRD adalah pertarungan antara opini media vs Konstitusi, ahok unggul di ranah media dan DPRD unggul di ranah konsitusi.
Namun jika konstitusi sampai terkalahkan oleh opini media tentu saja negara ini akan semakin carut marut, karena konsitusi yang merupakan perangkat aturan menjadi lembek, dan keputusan benar salah ditentukan oleh opini media, sungguh Indonesia akan menjadi negara yang menyedihkan. Jika ahok memang ingin mengungkap adanya dana siluman, lakukanlah dengan cara-cara yang konstitusional, sebagai seorang pejabat semestinya dia lebih tahu. Jangan cuma marah-marah ga jelas. Jika diperhatikan sepertinya ahok dan media memang mempunyai kepentingan ideologi yang sama, ahok sepertinya tengah dicitrakan untuk kepentingan politik dan ideologi kedepannya, jadi ingat saat Pak Jokowi dengan blusukannya, dankini ahok dengan marah-marah ga jelas yang dicitrakan tegas oleh media. Menang mana ya, konsitusi vs opini media, kita tunggu saja kelanjutan dari drama perseteruan ahok vs DPRD sebagai perwakilannya.