Keadilan Masyarakat Dan Prita vs Arogansi Para Penegak Hukum Dan RS OMNI

Lagi-lagi para penegak hukum yang berlindung di balik azas legalitas
atau yuridis formal mendapat perlawanan hebat dari rakyat yang memang
sangat haus akan keadilan, setelah bertarung dalam kasus
Bibit-Chandra, Keadilan masyarakat kembali memberikan respon terhadap
putusan hakim yang menjatuhkan denda sebesar Rp. 204.000.000 kepada Bu
Prita dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Rumah Sakit OMNI.

Masyarakat pun bereaksi, penggalangan dana berupa uang koin pun
digelar dan mendapat dukungan yang luar biasa, bukan hanya dari
kalangan masyarakat tapi juga beberapa tokoh nasional. Secara de yure
Prita sepertinya berada di pihak yang kalah (sementara) tapi secara de
fakto ia meraih kemenangan dengan dukungan masyarakat, karena
pengumpulan uang koin yang merupakan nominal terkecil tentu saja
merupakan tamparan telak terhadap wajah hukum di Indonesia.

Melihat kasus di atas sepertinya para pelaku dan pengambil kebijakan
dalam ranah hukum mestinya sadar, mereka harus benar-benar menegakkan
keadilan tanpa pandang bulu, karena yang terkesan dan tersirat di
kalangan masyarakat, hukum diberlakukan dengan tegas pada
masyarakat kecil saja, sementara jika berhadapan dengan kalangan atas
menjadi lembek.

Azas legalitas memang perlu dijadikan pegangan selama mampu
menciptakan keadilan, Hukum bukan lagi sebagai panglima jika masih
tunduk pada kekuasaan uang, oleh karena itu sekali lagi! hukum di
Indonesia memang perlu ditegakkan tanpa pandang bulu, agar hukum di
Indonesia kembali dipercaya dan tidak perlu berhadapan dengan
gelombang aksi masyarakat yang menuntut keadilan.

Komisi III DPR vs TPF

Buntut perseteruan KPK vs POLRI terus meluas pasca diputarnya rekaman KPK. Tim Pencari Fakta (TPF) yang dikomandani oleh Adnan Buyung Nasution pun sempat perang komentar dengan komisi IIi DPR.
Hal itu bermula dari komentar Adnan Buyung tentang lebih pekanya kalangan masyarakat dan LSM dibanding orang-orang Partai tentang kasus hukum yang menimpa Bibit-Chandra pasca diputarnya rekaman KPK.

Pernyataan Adnan Buyung pun membuat orang-orang partai di komisi III menjadi gerah lantas membalas dengan mengatakan TPF telah menjadi superbody dan dianggap berlebihan dengan menekan Kapolri untuk menonaktifkan Susno.
Wah! Makin runyam aja suasana.., dan sekaligus menggambarkan begitu carut marutnya sistem hukum di Indonesia.

Legalitas vs Nurani Dalam Ranah Hukum

Setelah menyaksikan dan mendengarkan rekaman KPK tentang percakapan telepon Anggodo dengan kolega2ny yang isinya melibatkan beberapa oknum pejabat hukum di MK, maka semakin terbuka akan adanya konspirasi dalam ranah hukum di Indonesia.

Namun secara legalitas rekaman itu belum bisa menjadi alat bukti yang kuat bagi kepolisian untuk menangkap Anggodo, bahkan Anggodo balik menuntut karena dia merasa penyadapan oleh KPK ilegal karena dia tidak dalam status sedang diselidik oleh KPK, demikian juga dengan Bonaran yang mengadukan penyadapan atas dirinya kepada organisasi advokasi.

Itulah hukum buatan manusia terlalu banyak celah, sehingga sebuah konspirasi besar yang jelas-jelas sangat merugikan keadilan masyarakat dan mencoreng wajah hukum bisa mengalahkan nurani dan keadilan hanya karena sebuah legalitas.
Mengungkap sebuah konspirasi besar walau dengan cara yang dianggap ilegal mestinya bisa diterima jika itu demi keadilan bagi masyarakat.
Legalitas memang penting selama tidak dimanfaatkan untuk keburukan.

KPK vs POLRI

Akhir-akhir ini pemberitaan di TV diwarnai oleh pertarungan dua lembaga negara yakni antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) vs Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dua lembaga yang semestinya sinergi dalam memerangi korupsi malah adu prestise dengan saling comot para petinggi kedua institusi. Setelah sebelumnya KPK memeriksa beberapa petinggi POLRI yang dianggap terlibat dalam skandal korupsi, kini giliran POLRI yang memeriksa para petinggi KPK yang berawal dari Testimoni ketua KPK Antasari Azhar.

Sebenarnya tindakan pemeriksaan para petinggi kedua institusi itu tidak ada masalah jika memang orang yang bersangkutan terindikasi terlibat dalam skandal korupsi tanpa ada maksud untuk menggembosi salah satu institusi seperti yang hangat terdengar tentang kriminalisasi KPK, yaitu adanya kabar tentang usaha penggembosan KPK.

Melihat hal ini semestinya Presiden selaku kepala negara segera mengambil insiatif untuk mendamaikan kedua institusi ini agar perseteruan itu tidak berkelanjutan. Tentu saja ini bukan suatu bentuk intervensi tetapi sebuah upaya agar kinerja kedua institusi itu dapat berjalan lancar.

Perseteruan antar lembaga negara di Indonesia bukan cuma antara KPK vs POLRI saja, tapi sebelumnya juga pernah terjadi perseteruan sengit antara Komisi Yudisial vs Mahkamah Agung.